Anies Dianggap Gagal Atasi Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi di DPRD

Sumber : tribunnews.com

Anies Dianggap Gagal Atasi Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi di DPRD – Delegasi Pimpinan Bagian Partai Kebersamaan Indonesia( PSI) Badan Perwakilan Orang Wilayah( DPRD) DKI Jakarta, Justin Untayana melaporkan grupnya hendak memakai hak interpelasi di DPRD . Ia memperhitungkan Gubernur Anies Baswedan tidak melaksanakan amanahnya dalam penyelesaian banjir di Bunda Kota.

Anies Dianggap Gagal Atasi Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi di DPRD

Sumber : tribunnews.com

 Baca Juga : Jokowi Ingatkan Menkominfo Minta Palapa Ring Tersambung Sampai Rumah

cdstreet -Interpelasi ini kita ambil selaku jalur konstitusional terakhir. Ini merupakan tanggung jawab akhlak serta politik PSI kepada masyarakat Jakarta, spesialnya yang dibebani oleh banjir dampak kekalahan serta ketidakseriusan Gubernur Anies mengatur penyelesaian banjir,” tutur Justin dalam penjelasan tercatat, Kamis( 25 atau 2 atau 2021).

Dia juga menyinggung soal masterplan penanganan banjir di Jakarta yang belum jelas. Dari ketiadaan keseriusan hingga normalisasi perampasan lahan, hingga stagnasi normalisasi dan naturalisasi sungai, tidak ada kemajuan sama sekali.

Dia mengatakan: “Pemerintah Provinsi Timor Timur tampaknya tidak mengambil tindakan untuk mencegah banjir. Akibatnya, rakyat menderita. Kami khawatir hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan berikutnya setelah masa jabatan Gubernur Annis berakhir.” Seperti yang dilansir tribunnews.com

Soroti Batalnya Pembebasan Lahan

Tidak hanya itu, Justin pula memohon supaya Anies bisa membuktikan keberpihakan perhitungan kepada penyelesaian banjir yang dicoba Kementrian PUPR.

Perihal itu, lanjut Justin, nampak pada batalnya pembebasan tanah buat normalisasi bengawan senilai Rp 160 miliyar pada APBD pergantian tahun 2019.

” Pemprov DKI tidak mau melarutkan perhitungan normalisasi dengan alibi kekurangan. Tetapi di Desember 2019 serta Februari 2020, Gubernur justru melarutkan perhitungan commitment fee Resep E sebesar Rp 560 miliyar,” ucap ia.

Karena hal itu, dia mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya untuk menggulirkan interpelasi. Sebab dibutuhkan dukungannya sebanyak 15 anggota dewan.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal,” jelasnya.

PSI Mau Interpelasi Anies Baswedan

Bagian Partai Kebersamaan Indonesia DPRD DKI Jakarta mewacanakan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebab terangkai pelanggaran ketentuan kesehatan disaat aktivitas akad berjodoh anak Rizieq Shihab sekaligus Maulid Rasul di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam

“Perlu kami tegaskan, seruan ini bukan persoalan politik, tapi tentang implementasi kesepakatan kesehatan yang melibatkan nyawa ribuan warga Jakarta. Kami menyayangkan insiden massal itu sudah lama diketahui, tapi Gubernur tak berniat menegakkannya. aturannya. ”, kata Anggara WS, Wakil Panitia E Fraksi PSI Jakarta.

Acara keagamaan tersebut mengundang para pemimpin Front Pembela Islam di Petamburan untuk berpartisipasi, yang mempertemukan ribuan orang dalam kebijakan jarak sosial skala besar atau PSBB transisi. Namun wacana yang digagas PSI itu tidak populer di kalangan fraksi Kebon Sirih lainnya.

Fraksi- fraksi tidak hanya PSI di DPRD DKI berikan tanda emoh mengajukan hak interpelasi dalam perkara pelanggaran aturan kesehatan karena dikira belum menekan serta Anies juga sudah ditilik polisi.

Kemudian apakah PSI dapat mengajukan hak interpelasi? Merujuk pada Peraturan DPRD DKI no 1 tahun 2014 mengenai aturan teratur. Demikian ini uraiannya: regulasi hak interpelasi tertuang dalam Artikel 12 Peraturan DPRD 1 / 2014 . Pasal 1 peraturan itu menjelaskan bahwa hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur tentang kebijakan pemerintah daerah yang penting & strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 2 berbunyi, “Hak Interpelasi sebagaimana ayat 1 dilakukan paling sedikit 15 orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.” Adapun PSI hanya punya delapan kursi di Kebon Sirih.

Bersamaan dengan itu, Pasal 3 menjelaskan bahwa usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah diserahkan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh pengusul dan nomor induk disediakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 4 menjelaskan bahwa usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disertai dengan dokumen yang sekurang-kurangnya memuat konten sebagai berikut: bahan kebijakan yang meminta informasi dan / atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta alasan meminta informasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak berniat menggunakan hak gugatan bersama terhadap Anies Baswedan atas pelanggaran aturan kesehatan dalam akad nikah putri Rizieq Shihab. Pada Selasa 17 November 2020, Ketua Fraksi PDIP PDIP Republik Demokratik Rakyat Demokratik Korea Selatan, Gembong Warsono mengatakan: “Belum ada niat karena kita masih membahas APBD 2021.”

Pimpinan Bagian Gerindra Rani Mauliani memperhitungkan belum butuh melaksanakan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan sebab terdapatnya pelanggaran aturan kesehatan Covid- 19 . “Buat kami belum perlu. Hanya saja kan setiap partai punya maksud dan tujuan yang tidak sama.

Pimpinan Bagian PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin melaporkan belum butuh memakai hak interpelasi dalam permasalahan pelanggaran prokes dikala kegiatan akad berjodoh anak Rizieq Shihab sekalian Maulid Rasul di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu minggu kemarin.

Bagi ia, kehadiran Gubernur DKI Anies Baswedan yang penuhi ajakan Polda Metro Berhasil dalam menyelidiki asumsi pelanggaran itu telah lumayan.” Janganlah dipolitisir lah permasalahan ini.”

Konsultan Fraksi DPRD DKI, Zita Anjani, menyatakan belum mempertimbangkan hak untuk mempertanyakan pelanggaran perjanjian kesehatan pada pernikahan putri Rizieq Shihab dan di hari ulang tahun nabi. Sabtu malam, Petamburan, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua DPRD DKI mengatakan yang perlu ditekankan adalah cara tebang pilih pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Zita mengatakan dalam pesan singkatnya pada Rabu, 18 November 2020: “Masalah lainnya adalah komunikasi yang buruk antar pemerintah.”

Fraksi NasDem dan PDIP tidak menyambut baik usulan Fraksi PSI DPRD DKI untuk mengajukan gugatan bersama kepada Gubernur Anies Baswedan. Wibi Andrino, Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasden, mengatakan: “Tidak (hak imputasi akan diperkenalkan).”

Bagi Wibi, dalam permasalahan pelanggaran aturan kesehatan di Pertamburan, posisi Anies tidak bersalah sebab telah melaksanakan imbauan apalagi sudah membagikan ganjaran kompensasi administratif pada Rizieq sebesar Rp50 juta.

“Kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi?” ujar anggota Komisi A ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco mengatakan partainya masih mengkaji bakal mengajukan hak interpelasi terkait terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam acara akad nikah putri Rizieq Shihab dan Maulid Nabi di Petamburan pada Sabtu malam. “Golkar masih mengkaji apakah sudah pas kami mengajukan hak interpelasi,” kata Basri.

Pimpinan Bagian PKB- PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyangka pengajuan hak interpelasi belum dibutuhkan buat permasalahan pelanggaran aturan kesehatan dikala kegiatan perkawinan puteri Rizieq Shihab, sekalian Maulid Rasul di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat . “Menurut Fraksi PKB belum perlu untuk mengajukan hak interpelasi karena belum mendesak,” kata Ilyas.

 Baca Juga : SBY Terjun Langsung Tangani Isu Kudeta

Cuma Wacana & Diabaikan Fraksi Lain

Artikel pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digaungkan Bagian Partai Kebersamaan Indonesia( PSI) DPRD DKI Jakarta. Faktornya merupakan terdapatnya pelanggaran aturan kesehatan dikala kegiatan akad berjodoh anak Rizieq Shihab sekalian kegiatan Peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW pada Sabtu 19 November 2020 malam.

Anies Baswedan, Wagub DKI Jakarta Riza Ahmad Patria dan jajaran pemprov DKI Jakarta sampai harus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena masalah ini.

“ Kita butuh tekankan kalau pemanggilan ini bukan hal politik, tetapi ini merupakan mengenai penguatan aturan kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan masyarakat Jakarta .Kita menyesalkan, kegiatan kemeriahan telah dikenal semenjak jauh- jauh hari, tetapi Pak Gubernur tidak terdapat hasrat buat melempangkan ketentuan yang dibuatnya ,” tutur Delegasi Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Bagian PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo melalui penjelasan tertulisnya

Saat Anggara bertemu Rizieq sehari setelah pulang kampung, ia mencontohkan aksi Anies. Padahal, sesuai aturan kesehatan, orang yang baru pulang dari luar negeri harus dikarantina secara mandiri selama 14 hari sesuai masa inkubasi virus. Anggara mengatakan tindakan Anies diyakini akan membahayakan nyawa jutaan warga Jakarta.

Fraksi PSI di DPRD DKI kerap mengecam Anies. Benar, apalagi mereka adalah oposisi Anies. Namun, sebagian besar kritik tersebut hanya dilontarkan melalui media sosial atau pernyataan pers tertulis.

Saat ini, ambisi PSI untuk memberhentikan Anies melalui hak latch dibatasi aturan tata cara DPRD DKI Jakarta, karena mereka hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta.

Terkait Tata Tertib DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan DPRD DKI Jakarta menetapkan bahwa hak crosstalk adalah hak DPRD untuk meminta Gubernur memberikan informasi tentang kebijakan penting dan strategis yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah daerah. Tentang kehidupan masyarakat dan negara. Syaratnya, minimal 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi harus mengajukan hak tersebut.

Ide itu dibawa ke arahan DPRD buat di informasikan di dalam konferensi sempurna . Untuk bisa langsung direalisasikan bila disetujui sidang paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 anggota dan disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota yang hadir.

” Itu terdapat mekanismenya, wajib terdapat minimun 15 badan yang mengajukan serta lebih dari satu bagian,” tutur Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Kamis( 19 atau 11 atau 2020).

Tidak hanya itu, tidak terdapat bagian yang lain di DPRD DKI Jakarta yang mensupport kemauan PSI menginterpelasi Anies, apalagi sesama partai yang beroposisi dengan Anies . Justru kebalikannya, mereka justru mensupport aksi yang dicoba Anies Baswedan terpaut permasalahan kerumuman massa Rizieq Shihab.

Misalnya saja seperti Ketua Fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Dia menilai tidak ada kesalahan yang dilakukan Anies terkait kerumunan massa Rizieq Shihab.

Anies mengimbau massa tidak berkumpul dan memiliki uang Rp untuk Rizieq. Denda 50 juta rubel dikenakan. Pendek kata, menurut Wibi, langkah Anies sudah diatur dalam Peraturan Gubernur. Jajaran pimpinan Anies, seperti Walikota dan Satpol PP, dinilai sudah melakukan yang terbaik agar kejadian Maulid tidak melanggar perjanjian kesehatan.

Webby mengetahui bahwa pemerintah provinsi Republik Demokratik Jakarta dan polisi tidak melakukan tindakan paksaan dalam bentuk pengurungan insiden tersebut. Menurutnya, aksi tersebut cenderung menimbulkan kerusuhan dan kerugian yang lebih besar.

Webby berkata, “Lalu apa lagi yang ingin Anda jelaskan kepada gubernur? Saya pikir sudah jelas bahwa ini hanya tujuan.”

Hal senada juga diutarakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta (PDK Gembong Warsono), mengaku tak berencana memberi rekomendasi kepada Anies. Menurut dia, Fraksi PDIP masih fokus membahas draf APBD 2021 yang sudah masuk ke pembahasan kebijakan umum anggaran dan pagu prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).

Mon State mengatakan: “Ini adalah pertanyaan tentang sikap politik, dan selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan APBD tahun 2021.”

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik tak yakin fraksi partai lainnya mau menerima usulan yang digulirkan partai politik yang baru pertama kali lolos ke DPRD DKI Jakarta ini. Politikus Partai Gerindra ini menilai sejumlah fraksi di DPRD DKI telah bersikap dewasa dalam menghadapi setiap polemik yang terjadi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta.

Anies Tetap Salah di Mata PSI

Dosen ilmu politik dari Universitas Al- Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin memperhitungkan metode PSI mempersoalkan Anies mungkin sebab 2 perihal . Pertama, karena fungsi mereka sebagai legislatif yang mengawasi kinerja eksekutif. Atau kedua, memang karena unsur politis,di mana PSI ialah partai antagonisme rezim Anies Baswedan.

“Jadi salah atau benar, Anies tetap salah di mata mereka dan akan terus dikritik oleh PSI,” kata Ujang kepada Tirto,

Menurut Ujang, PSI mengkritisi upaya Anies melalui media sosial dan media massa sebagai cara yang paling efektif, agar PSI dapat terus membangun citra penting di mata publik, khususnya di kalangan milenial.

Ia mengatakan: “Tidak masalah apakah [DPRD DKI] ada fraksi lain yang mendukung. Yang penting citra mereka dianggap vital dan bisa menggugah simpati publik.”

Ujang menyarankan, berbeda dengan PSI yang mengkritik kinerja Anies melalui media, partai yang kini dipimpin oleh Giring Ganesha itu harus segera mengajak Anies dan jajarannya untuk menyampaikan pandangan kritis dan solusi spesifik.

Wu Jiang berkata: “Ani harus mengundang pertemuan dan meminta ceramah, yang lebih terhormat daripada melalui media.”

Usaha mendongkel Anies lewat hak interpelasi memanglah dikira angin kemudian oleh fraksi- fraksi lain di DPRD DKI, tetapi Anggara berbohong kritik- kritik yang sering di informasikan PSI senantiasa di informasikan dalam forum sah, tidak saja di informasikan di alat massa ataupun alat sosial.

“Perlu diingat beberapa poin kritik kami, kami sampaikan dalam forum resmi seperti rapat-rapat kerja dengan eksekutif, bahkan di forum rapat paripurna yang di hadiri Pak Gubernur,” pungkasnya.

Hak Interpelasi PSI Dianggap Gertakan Sambal

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polemik acara Rizieq Shihab. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menganggap wacana hak interpelasi dari Fraks PSI hanya gertakan sambal.

“Itu mah wacana saja,” kata dia

Dia mempersilakan PSI jika ingin mengajukan hak dewan tersebut. Namun, dia meyakini pengajuan interpelasi berpotensi gugur karena tak diterima fraksi lain.

“Tapi saya kira teman-teman DPRD DKI sudah dewasa dalam berpolitik. Sehingga tidak mungkin serta merta menerima,” kata dia.

PSI DKI Jakarta menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan Anies terkait kerumunan akibat acara Rizieq Shihab.Anies ditaksir lupa memantau kegiatan yang diselenggarakan Rizieq serta berpotensi jadi pusat penyebaran covid- 19.

” Kita butuh tekankan kalau pemanggilan ini bukan hal politik. Tetapi,( interpelasi) mengenai penguatan aturan kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan masyarakat Jakarta,” tutur badan Bagian PSI DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam penjelasan tercatat, Selasa, 17 November 2020.

Bagi Anggara, Anies melanggar Peraturan Wilayah( Perda) Penyelesaian Covid- 19 yang disusun untuk menghindari memburuknya akibat endemi di Jakarta . Anies juga disebut menyimpang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.