Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

Sumber : finansial.bisnis.com

Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi – Presiden Joko Widodo mengangkat delapan direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Ali Ghufron terpilih sebagai presiden BPJS Kesehatan.

Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

Sumber : finansial.bisnis.com

Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh , akan ada Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi. Delapan nama dipilih dari 16 orang yang diajukan oleh panitia seleksi (panel).

cdstreet – Jokowi menunjuk Ali Ghufron Mukti sebagai presiden badan tersebut, menggantikan Fachmi Idris. Sebelumnya, Ali dikabarkan merupakan calon direktur utama BPJS Kesehatan.

“Ditunjuk oleh pengurus BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2021-2026 dengan ketuanya Ali Ghufron Mukti,” kata Bisnis, Jumat (19/2/2021).

Tidak hanya Ali, 7 orang yang lain yang tersaring jadi Ketua BPJS Kesehatan merupakan Andy Lengkap, David Bangun, Arief Witjaksono Yuwono Putro, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby, serta Mundiharno.

Nantinya, para direktur ini akan membagi kekuasaannya secara mandiri sehingga presiden hanya mengangkat posisi Ali.

Rumor pembentukan direksi akan dilakukan pada Senin pekan depan. Sementara itu, hingga saat ini Sekretariat Nasional (Setneg) belum secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan direksi BPJS Kesehatan.

Baca Juga : IHSG Menguat, Saham Grup Mahaka Erick Thohir Melambung Tinggi

Bagi Anda Yang Belum Mengetahui, Apasih BPJS Kesehatan ?

Sumber : nasional.tempo.co

BPJS Kesehatan( Tubuh Eksekutor Agunan Sosial serta Kesehatan) merupakan tubuh hukum khalayak yang bertanggung jawab langsung pada Kepala negara.Tugasnya menyelenggarakan agunan kesehatan nasional untuk semua orang Indonesia, spesialnya untuk PNS, akseptor pensiun PNS serta Tentara Nasional Indonesia(TNI) atau POLRI, dan purnakaryawan . ,perintis mandiri bersama keluarganya serta tubuh upaya lain ataupun orang lazim.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima rencana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan hari tua, perlindungan pensiun dan perlindungan kematian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan( dulu bernama Jamsostek) ialah program penguasa di dalam kesatuan Agunan Kesehatan Nasional( JKN) yang ditetapkan pada bertepatan pada 31 Desember 2013. Buat BPJS Kesehatan jadi bekerja semenjak bertepatan pada 1 Januari 2014, tetapi BPJS Ketenagakerjaan jadi bekerja semenjak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan terhitung menggerakkan manfaat pemerintahan (governing function) di bidang service umum (public services) yang pada mulanya lebih dari satu dilakukan oleh badan usaha punya negara dan lebih dari satu lainnya oleh instansi pemerintahan. Gabungan antara ke-2 manfaat badan usaha dan manfaat pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin di dalam standing BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menggerakkan manfaat service umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan terhitung dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan setelah itu punyai kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi semua wilayah Republik Indonesia dan mampu mewakili Indonesia atas nama negara di dalam pertalian dengan badan-badan Internasional.Wewenang ini ialah karakter tertentu yang tidak seragam dengan tubuh hukum ataupun lembaga negeri yang lain. Maka dari itu, BPJS Kesehatan ialah galat satu wujud Tubuh Hukum Kepunyaan Negeri( BHMN), alhasil penerapan tugasnya dipertanggungjawabkan pada Kepala negara selaku kepala rezim negeri.
Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan pada mulanya bernama Askes( Asuransi Kesehatan), yang diatur oleh PT Askes Indonesia( Persero), tetapi sesuai UU Nomor. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS, PT Askes Indonesia berganti jadi BPJS Kesehatan semenjak bertepatan pada 1 Januari 2014.

Sejarah singkat BPJS Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia udah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kebugaran dilanjutkan sesudah zaman kemerdekaan Indonesia.Sehabis menemukan pengakuan independensi oleh Penguasa Belanda , Penguasa Indonesia meneruskan keinginan service kesegaran untuk warga, spesialnya untuk Karyawan Negara Awam( PNS) bersama keluarga . Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan suatu ilham buat menyelenggarakan Program Pembiayaan Kesehatan , karena ini program menjadi diberlakukan di banyak negara maju.Programnya bertumbuh dengan cepat. Pada ketika aplikasi Program Asuransi Kesehatan, akseptor khasiat dari program ini sedang terbatas untuk PNS bersama bagian keluarga . Namun Prof. G.A. Siwabessy udah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan sanggup dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini untuk terjaminnya service kesehatan. Asal usul BPJS Kesehatan melingkupi 4( 4) rentang waktu.

1968 – Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini sesuaikan pemeliharaan kebugaran bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
1989 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah standing dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan jadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kebugaran bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan bagian keluarganya.

1992 – PHB berubah standing jadi PT Askes (Persero) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) menjadi menjangkau karyawan BUMN lewat Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Rakyat Miskin (PJKMM). Program ini sesudah itu dikenal jadi Program Askeskin dengan sasaran peserta penduduk miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung ongkos iuran. PT Askes (Persero) terhitung menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang dimaksudkan bagi penduduk yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta.PJKMU merupakan Agunan Kesehatan Wilayah( Jamkesda) dengan pengurusan diserahkan pada PT Askes( Persero) . Pada rentang waktu itu, terdaftar sebesar 6, 4 juta jiwa yang berawal dari 200 kabupaten atau kota udah jadi Partisipan PJKMU.
2014 – Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan menjadi formal beroperasi. Hal ini berawal pada th. 2004 selagi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada th. 2011, pemerintah mengambil keputusan UU Nomer 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan juga menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah jadi BPJS Kesehatan.

Kepesertaan wajib

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang udah bekerja di Indonesia sepanjang minimal enam bulan mesti jadi bagian BPJS. Ini cocok pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan mesti mendaftarkan pekerjanya sebagai bagian BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan mesti mendaftarkan diri dan bagian keluarganya pada BPJS. Tiap partisipan BPJS bisa ditarik iuran yang besarnya didetetapkan setelah itu. Kebalikannya buat orang miskin, iuran BPJS dipastikan penguasa lewat program Desakan Iuran. zona resmi, tetapi terbatas pekerja informal

Jadi partisipan BPJS tidak hanya harus untuk pekerja di zona resmi, tetapi terbatas pekerja informal . Pekerja informal terhitung mesti jadi bagian BPJS Kesehatan. Para pekerja mesti mendaftarkan dirinya dan membayar iuran cocok dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kebugaran secara universal diinginkan mampu di awali secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diinginkan semua warga Indonesia udah punyai jaminan kebugaran tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tunjukkan BPJS Kesehatan dapat diupayakan untuk menanggung segala style penyakit tapi dengan melaksanakan usaha efisiensi. sepertii yang dilansir Wikipedia

Dasar hukum

Hukum No 24 Tahun 2011 mengenai Tubuh Eksekutor Agunan Sosial.
Hukum No 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Agunan Sosial Nasional , Pasal5 bagian( 1) serta Pasal 52