Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

Sumber : finansial.bisnis.com

Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi – Presiden Joko Widodo mengangkat delapan direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Ali Ghufron terpilih sebagai presiden BPJS Kesehatan.

Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

Sumber : finansial.bisnis.com

Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh , akan ada Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi. Delapan nama dipilih dari 16 orang yang diajukan oleh panitia seleksi (panel).

cdstreet – Jokowi menunjuk Ali Ghufron Mukti sebagai presiden badan tersebut, menggantikan Fachmi Idris. Sebelumnya, Ali dikabarkan merupakan calon direktur utama BPJS Kesehatan.

“Ditunjuk oleh pengurus BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2021-2026 dengan ketuanya Ali Ghufron Mukti,” kata Bisnis, Jumat (19/2/2021).

Selain Ali, tujuh orang lainnya yang terpilih menjadi Direktur BPJS Kesehatan adalah Andy Afdal, Arief Witjaksono Yuwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby, dan Mundiharno.

Nantinya, para direktur ini akan membagi kekuasaannya secara mandiri sehingga presiden hanya mengangkat posisi Ali.

Rumor pembentukan direksi akan dilakukan pada Senin pekan depan. Sementara itu, hingga saat ini Sekretariat Nasional (Setneg) belum secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan direksi BPJS Kesehatan.

Baca Juga : IHSG Menguat, Saham Grup Mahaka Erick Thohir Melambung Tinggi

Bagi Anda Yang Belum Mengetahui, Apasih BPJS Kesehatan ?

Sumber : nasional.tempo.co

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi PNS, penerima pensiun PNS dan TNI / POLRI, serta pensiunan. , perintis mandiri beserta keluarganya dan badan usaha lain atau orang biasa.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima rencana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu jaminan kesehatan, perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan hari tua, perlindungan pensiun dan perlindungan kematian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek ) merupakan program pemerintah di dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan menjadi beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, namun BPJS Ketenagakerjaan menjadi beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan terhitung menggerakkan manfaat pemerintahan (governing function) di bidang service umum (public services) yang pada mulanya lebih dari satu dilakukan oleh badan usaha punya negara dan lebih dari satu lainnya oleh instansi pemerintahan. Gabungan antara ke-2 manfaat badan usaha dan manfaat pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin di dalam standing BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menggerakkan manfaat service umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan terhitung dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan setelah itu punyai kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi semua wilayah Republik Indonesia dan mampu mewakili Indonesia atas nama negara di dalam pertalian dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang tidak serupa dengan badan hukum maupun instansi negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan keliru satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.
Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan pada mulanya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tapi cocok UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah jadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sejarah singkat BPJS Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia udah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kebugaran dilanjutkan sesudah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan service kebugaran bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G.A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah ide untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini menjadi diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada selagi penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta bagian keluarga. Namun Prof. G.A. Siwabessy udah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan mampu dinikmati semua penduduk Indonesia ini demi terjaminnya service kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .

1968 – Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini sesuaikan pemeliharaan kebugaran bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
1989 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah standing dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan jadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kebugaran bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan bagian keluarganya.

1992 – PHB berubah standing jadi PT Askes (Persero) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) menjadi menjangkau karyawan BUMN lewat Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini sesudah itu dikenal jadi Program Askeskin dengan sasaran peserta penduduk miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung ongkos iuran. PT Askes (Persero) terhitung menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang dimaksudkan bagi penduduk yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota udah jadi Peserta PJKMU.
2014 – Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan menjadi formal beroperasi. Hal ini berawal pada th. 2004 selagi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada th. 2011, pemerintah mengambil keputusan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan juga menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah jadi BPJS Kesehatan.

Kepesertaan wajib

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang udah bekerja di Indonesia sepanjang minimal enam bulan mesti jadi bagian BPJS. Ini cocok pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan mesti mendaftarkan pekerjanya sebagai bagian BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan mesti mendaftarkan diri dan bagian keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS dapat ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah lewat program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak cuma mesti bagi pekerja di sektor formal, tapi terhitung pekerja informal. Pekerja informal terhitung mesti jadi bagian BPJS Kesehatan. Para pekerja mesti mendaftarkan dirinya dan membayar iuran cocok dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kebugaran secara universal diinginkan mampu di awali secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diinginkan semua warga Indonesia udah punyai jaminan kebugaran tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi tunjukkan BPJS Kesehatan dapat diupayakan untuk menanggung segala style penyakit tapi dengan melaksanakan usaha efisiensi. sepertii yang dilansir Wikipedia

Dasar hukum

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52