Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Pengurangan Vonis Terpidana Jiwasraya Hary Prasetyo

Sumber : liputan6.com

Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Pengurangan Vonis Terpidana Jiwasraya Hary Prasetyo – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk mengajukan kasasi atas putusan vonis Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait pengurangan masa tahanan koruptor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari yang semula seumur hidup menjadi 20 tahun.

Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Pengurangan Vonis Terpidana Jiwasraya Hary Prasetyo

Sumber : liputan6.com

 Baca Juga : Pelantikan Bupati Sabu Raijua Ditunda Akibat Status Warga Negara Yang Belim Jelas

cdstreet – Ahli Hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan Yenti Garnasih mempersoalkan estimasi juri Majelis hukum Besar DKI Jakarta yang memudahkan ganjaran tahanan korupsiJiwasraya ialah mantan Ketua Finansial Jiwasraya Hary Prasetyo.

Bagi Yenti, walaupun tetapan juri PT DKI Jakarta wajib dihormati, beskal dipercayai sedang mempunyai kesempatan buat mendesak permasalahan ini ke tingkatan paling tinggi.

Yenti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/2/2021), mengatakan, “Kami menghormati putusan hakim. Tapi jaksa tetap bisa naik banding.”

apa yang dikata Yenti, apa yang dipertimbangkan hakim Tinggi DKI Jakarta, hukuman seumur hidup dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN Jkt Dalam sistem hukum.

Yenti memperhitungkan, ketetapan sama tua hidup pada tahanan Hery Prasetyo sanggup membagikan dampak kapok sebab sudah mudarat negeri serta perusahaanJiwasraya yang telah hadapi kandas beri uang sampai Rp 16, 8 triliun.

” Kita amati dampak jeranya semacam apa? Ia mudarat negeri besar betul nilainya. Jika juri kurangi hukumannya, wajib terdapat pandangan dampak kapok yang lain. Contoh duit penggantinya sebanding ataupun tidak,” tutur Yenti.

Beberapa pengamat menyangka Kejaksaan Agung( Kejagung) wajib mengajukan kasasi atas tetapan Majelis hukum Besar DKI kepada penurunan era narapidana tersangka penggelapan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dari awal sama tua hidup jadi cuma 20 tahun.

Pakar hukum tindak pidana korupsi, YG, mengatakan bahwa putusan hakim di PT Jakarta yang meringankan hukuman terhadap mantan Direktur Keuangan Jiwasraya itu patut dipertanyakan.

“Kita hormati keputusan hakim, tapi jaksa masih bisa kasasi,” kata Yenti kepada wartawan, Kamis (25/2).

Dalam perkara ini,Yenti menilai bahwa hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama sebenarnya dapat memberi efek jera bagi para koruptor di Indonesia.

Di lain bagian, ahli hukum kejahatan dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, pula memperhitungkan Kejagung selayaknya melayangkan usaha hukum kasasi. Alasannya, institusi itu menggantikan orang banyak dalam masalah ini.

“Hukuman seumur hidup di PN adalah cerminan rasa keadilan dalam masyarakat. Jadi, Kejaksaan yang mewakili rakyat, nasabah, dan negara sudah sewajarnya mengajukan upaya hukum kasasi,” kataFickar.

Namun, menurutnya, putusan hakim di setiap persidangan tentu saja berbeda. Namun, menurut hakim, menambah atau mengurangi hukuman yang ditetapkan merupakan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, penilaian juri terkadang bergantung pada tren penghargaan saat itu. Ia belum bisa memastikan apakah hakim PT DKI Jakarta mempertimbangkan alasan tersebut saat memutus kasus Jiwasraya.

” Amat bisa jadi badan juri menggantungkan standar penghukuman pada gaya, walaupun terdapat perma yang telah menata itu,” cakap ia.

Perkara banding yang teregister dengan nomor: 3/PID.TPK/2021/PT DKI ini diadili oleh Hakim Ketua Haryono dengan anggota Brlafat Akbar dan Reny Halida Ilham Malik.

Dalam estimasi tetapan dituturkan kalau tujuan pemidanaan tidak sekedar bayaran dengan seluruh akibat keterbatasan ruang serta area, rasa malu, serta pengekangan untuk sang Tahanan.

Hukuman Seumur Hidup Terpidana Jiwasraya

Seperti diketahui, dalam kasasi terpidana kasus korupsi Jiwasraya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurunkan hukuman penjara mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya.

Tidak hanya Harry, 5 tersangka yang lain dalam permasalahan penggelapan Jiwasraya pula mengajukan memadankan . Mereka semua divonis penjara seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Mereka adalah komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, dirut PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat dan direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Lalu ada Hendrisman , mantan direktur utama Jiwasraya, dan mantan kepala departemen investasi dan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Ada pun persidangan itu dipimpin oleh majelis Hakim Hariono dengan anggota Sri Andini, Mohammad Lutfi, Reni Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta sudah memvonis hukuman kepada enam terdakwa kasus korupsi Asuransi Jiwasraya (Persero). Empat terdakwa yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman , mantan Direktur Keuangan AJS Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, telah dijatuhi vonis terlebih dahulu pada 12 Oktober 2020. Sedangkan, dua terdakwa lainnya yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, baru dijatuhi vonis oleh majelis hakim, Senin

Keenamnya, mendapatkan vonis yang sama yaitu kurungan penjara seumur hidup. Hukuman yang diterima para terdakwa pun bervariasi, ada yang lebih berat dan ada yang sama seperti tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung sebelumnya.

1. Heru Hidayat

Hukuman yang diterima Heru sama dengan permintaan jaksa, yaitu hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp50 miliar, subsider yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Helu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketua Hakim Rosmina mengatakan: “Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam bentuk penjara.”

Rosmina berkata: “Selama putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum permanen dan terdakwa tidak membayar uang persediaan, harta benda akan disita dan dilelang untuk membayar uang persediaan.” Tindak pidana Heru dinyatakan sebagai tindak pidana. Koruptor perilaku organisasi membuatnya sulit untuk mengungkapkan perilakunya. Apalagi, Heru disebut-sebut telah banyak menggunakan partai lain sebagai calon. Dewan juri juga menilai bahwa Heru tidak memiliki perasaan batin dan tidak menyesali perbuatannya, sehingga menghilangkan sikap dan statusnya sebagai kepala keluarga yang santun.

2. Benny Tjokrosaputro

Sama seperti Heru, vonis yang dijatuhkan kepada Benny juga sama seperti tuntutan yang diajukan oleh JPU, yaitu penjara seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun penjara. Selain itu, Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina, seperti dikutip dari Antara.

Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan pertama terhadap Pasal 2 (1), digabungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Pasal 55 (1) Pasal 1 UU No. Surat dakwaan Pasal 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU)

Aksi penggelapan yang dicoba Benny dikira selaku suatu wujud penggelapan yang terorganisir dengan pas, walhasil sulit untuk mengungkap perbuatannyaannya .Setelah itu, badan juri mengatakan, Benny memakai pihak lain dalam jumlah banyak selaku nominee serta apalagi memakai KTP ilegal dan memakai industri yang tidak mempunyai aktivitas buat menampung usahanya.

3. Joko Hartono Tirto

Putusan hakim terhadap Jokoh sama dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar yaitu hukuman enam bulan. Ketua Majelis Hakim Rosmina mengatakan: “Dalam persidangan, terdakwa Joko Hartono Tito yang dihukum karena tindak pidana korupsi merupakan dakwaan yang sah dan meyakinkan,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmi Na.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup,” sambungnya. Atas tindakannya itu, Joko dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut juri, banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan Joko. Misalnya, ia dianggap menggunakan cara-cara licik seolah-olah ingin mengeluarkan Jiwasraya dari kebangkrutan, namun nyatanya hal ini menambah kerugian perusahaan. Tindakan ini dilakukan Joko selama 10 tahun, hingga akhirnya jajaran direksi Jiwasraya berganti. Selain itu, tindakan Joko tersebut diyakini telah mengganggu pasar modal, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap asuransi, dan menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat, khususnya nasabah asuransi.

4. Hendrisman Rahim

Putusan yang diperoleh Hendrisman lebih berat dibanding desakan yang diajukan JPU. Dalam tuntutannya, JPU memohon badan juri mengganjar Hendrisman dengan ganjaran 20 tahun bui serta kompensasi Rp 1 miliyar subsider 6 bulan kurungan. ” Memeriksa, melaporkan tersangka Hendrisman Kandungan dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan bersama- sama begitu juga cema pokok,” tutur pimpinan badan juri Susanti Arwi Wibawani.

Hendrisman dinyatakan bersalah melanggar Pasal 18 dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2. Ketentuan 20 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ayat (1) KUHP.

5. Hary Prasetyo

Vonis yang diterima Hary sama seperti tuntutan yang diajukan JPU yaitu penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. ” Memeriksa, melaporkan tersangka Hary Prasetyo dengan cara legal serta memastikan bersalah melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan bersama- sama begitu juga cema pokok,” tutur pimpinan badan juri Susanti Arwi Wibawani,

Menyatakan Hary bersalah melanggar Pasal 18 UU No.2 dan UU No. 18. Ketentuan 20 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ayat (1) KUHP.

Dalam musyawarah majelis hakim, hal yang paling merepotkan bagi Harry adalah Harry menimbulkan kerugian nasional senilai Rp 16,807 triliun. Tindakannya saat itu tidak mendukung rencana pemerintah untuk membentuk pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta asuransi Jiwasraya yang terstruktur, sistematis, dan berskala besar.

6. Syahmirwan

Putusan yang dijatuhkan pada Syahmirwan lebih besar dari desakan yang diajukan JPU. Dalam tuntutannya, JPU berharap tubuh mengganjar Syahmirwan dengan ganjaran 18 tahun bui dan kesalahan ganti rugi Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup,” sambungnya.

Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) Pasal pertama UU No. KUHP direvisi. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa tersebut merugikan negara sebesar Rp 16,807 triliun. Ia juga diyakini tidak mendukung rencana pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Majelis hakim menilai tindakan terdakwa dalam asuransi Jiwasraya terstruktur, sistematis dan berskala besar, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas asuransi dan pasar modal. Syahmirwan akhirnya dianggap tidak merasa bersalah atau menyesal.

 Baca Juga : Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri

Pusaran permasalahan asumsi penggelapan penyimpangan pemodalan di PT Asabri( Persero) diprediksi kokoh berkelindan dengan kasus Jiwasraya yang lebih dahulu diusut Kejaksaan Agung( Kejagung).

Korps Adhyaksa sudah lebih dulu mengantarkan 6 orang tersangka skandal Jiwasraya ke meja hijau. Keenamnya diganjar hukuman seumur hidup penjara. Mereka adalah:

1. Hendrisman, mantan Kepala PT Asuransi Jiwasraya;
2. Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan ;
3. Syahmirwan, mantan pimpinan Divisi Investasi & Keuangan
4. Joko Hartono Tirto, pengusaha
5. Benny Tjokrosaputro, Komisaris PT Hanson International Tbk; dan
6. Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk.

Di sisi lain, jaksa masih memproses hukum 15 tersangka lain dalam perkara ini. Lima belas tersangka itu terdiri atas 2 tersangka perseorangan dan 13 tersangka korporasi.

Dua tersangka perseorangan adalah Fakhri Hilmi, yang saat dijerat memiliki jabatan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seorang lagi Direktur Utama Himalaya Energi Perkasa Piter Rasiman. Sedangkan tersangka korporasi ini adalah sebagai berikut:

1. PT DN/PT PAJ
2. PT OMI
3. PT TPI
4. PT MD
5. PT PAM
6. PT MNCA
7. PT MAM
8. PT GAPC
9. PT JCAM
10. PT PAAM
11. PT CC
12. PT TFI
13. PT SAM

Lantas bagaimana benang merah perkara Jiwasraya ini dengan kasus Asabri yang mulai ditangani kejaksaan ini?

Pertama, Bareskrim Polri mengusut kasus Asabri, bahkan pengerjaannya sudah masuk tahap penyidikan. Namun, akhir tahun lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kejaksaan untuk mengoordinasikan kasus Asabri.

“Kami juga melihat Asabri ada hubungan, jadi kami koordinasi dengan kejaksaan,” kata Erick, lembaga swadaya masyarakat yang bermarkas di Jalan Sultan Hasanuddin, Selasa (12/12). 22/2020) mengatakan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di lokasi yang sama mengatakan ada kemiripan antara kasus Asabri dan skandal Jiwasraya, dan kejaksaan sudah mengusutnya. Atas dasar itu, Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung akan menangani kasus Asabri.

“Dugaan calon tersangka dulu ya calon tersangka itu hampir sama antara Jiwasraya dengan Asabri. Jadi kenapa kita diminta untuk memproses karena ini ada kecocokan, setelah itu serta kita pastinya telah melukiskan mengenai kasus ini,” tutur Burhanuddin.

Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Asabri ditandai dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik itu diteken Ketua Investigasi Febrie Adriansyah dengan no Print- 01 atau F. 2 atau Fd. 2 atau 01 atau 2021 bertepatan pada 14 Januari 2021.

Ada 2 dugaan yang ditelusuri Kejagung. Yang ditelusuri, yakni dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Asabri.

” Beskal Agung Belia Perbuatan Kejahatan Spesial( Jampidsus) dengan cara sah sudah menerbitkan sprindik asumsi masalah perbuatan kejahatan penggelapan dalam pengurusan finansial serta anggaran pemodalan oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia( Persero) ataupun PT Asabri( Persero) rentang waktu 2012 hingga tahun 2019, ” ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021).

PT Asabri memang berinvestasi pada reksa dana selama 2012-2019. Nilai investasi dan reksa dana Asabri memang tidak sedikit. Nilainya mencapai puluhan triliun rupee.

Namun, investasi dan reksa dana Asabri diduga tidak memenuhi ketentuan. Kejaksaan menemukan kecurigaan ini.

“Sejak 2012 hingga 2019, PT Asabri bekerja sama dengan beberapa partai politik untuk mengawasi dan mengontrol dana investasi PT Asabri, membeli 10 triliun saham rupiah melalui investasi pihak terkait, dan berinvestasi pada reksa dana pada produk reksa dana.” Nader mengatakan: “Dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, saya memperoleh 13 triliun rupiah melalui beberapa perusahaan pengelola investasi (MI). ”

PT Asabri memang berinvestasi pada reksa dana selama 2012-2019. Nilai investasi dan reksa dana Asabri memang tidak sedikit. Nilainya mencapai puluhan triliun rupee.