Meski Jadi Terdakwa Wabup OKU Terpilih Johan Anuar Diizinkan Dilantik

Sumber : cnnindonesia.com

Meski Jadi Terdakwa Wabup OKU Terpilih Johan Anuar Diizinkan Dilantik  – Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (Wabup OKU) terpilih Johan Anuar, yang saat ini berkedudukan tersangka permasalahan asumsi penggelapan, menempuh inaugurasi selaku kepala wilayah di luar Rumah Narapidana( Rutan) Pakjo Palembang.

Meski Jadi Terdakwa Wabup OKU Terpilih Johan Anuar Diizinkan Dilantik 

Sumber : cnnindonesia.com

cdstreet -Bersumber pada ketentuan hukum, sebab sedang berkedudukan tersangka, Johan berkuasa dilantik. Pihak pengacaranya Johan sudah mengajukan permohonan supaya kliennya bisa menjajaki gladi resik serta inaugurasi.

Terdakwa Wabup OKU Terpilih Johan Anuar Diizinkan Dilantik

  Baca Juga : Jajaran Direksi BPJS Kesehatan 2021-2026 Pilihan Jokowi

1. Hakim memberikan izin dengan syarat harus dikawal jaksa KPK

Status napi KPK John Anuar, tergugat kasus dugaan korupsi pengadaan situs kuburan, dipastikan ikut pelantikan Wakil Bupati (OKU) Ogan Komering Oulu terpilih periode 2020-2025.

Juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Abu Hanifah SH MH mengatakan usai dikonfirmasi Kementerian Dalam Negeri menanggapi surat yang meminta Johan Anuar menghadiri acara pelantikan pada 26 Februari 2021 itu.

Dia berkata: “Izin itu diperoleh untuk menghindari pembukaan Palembang di Glia Agung.”

Izin tersebut telah diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi Johan Anuar.

Abu yang juga anggota majelis hakim itu mengatakan, pihaknya telah membahas dan mencapai kesepakatan agar Johan Anuar bisa ikut pelantikan.

Selain itu, lisensi yang relevan telah dimasukkan ke dalam undang-undang.

Dia berkata: “Hanya dalam kondisi pengawalan, jaksa dari Partai Revolusi Rakyat masih melakukan ini.”

Namun, juri masih akan mempelajari izin yang diajukan.

Sedangkan permohonan izin dimaksudkan untuk melakukan dua kegiatan.

Ia mengatakan: “Pertama, perlu latihan, dan yang kedua menghadiri upacara pelantikan. Konferensi akan membahas masalah ini. Tapi pada prinsipnya, karena menerapkan undang-undang, hasilnya kemungkinan pengajuannya akan disetujui,” Kata.

Abu menjelaskan, sepanjang Johan Anuar belum menerima putusan hukum tetap, artinya masih bisa dan punya hak untuk dilantik.

Hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan undang-undang.

” Hendak namun, sehabis dilantik statusnya langsung nonaktif sebab ia sedang tersangka,” ucapnya.

Sedangkan Titis Rahmawati SH LLM, daya hukum Johan Anuar membetulkan, pesan pengajuan permisi pergi Rutan buat penerapan inaugurasi telah dikirim ke Majelis hukum Negara( PN) Palembang. f sebab ia sedang tersangka,” ucapnya.

Hal ini disebabkan adanya surat keputusan pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri untuk bupati dan wakil bupati terpilih.

Dia berkata: “Permintaan untuk meninggalkan pusat penahanan telah diajukan ke pengadilan karena saat ini klien kami John Anur adalah tergugat dan saat ini sedang dalam proses persidangan.”

Komentar JPU KPK

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Asri Irawan SH MH menjelaskan, izin untuk keluar rutan merupakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Palembang.

“Kami hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan majelis hakim. Bila dizinkan keluar (Rutan) maka kami ikuti,” ujarnya.

Menurut Asri, kejadian bupati terpilih dilantik sudah sering terjadi di KPK.

Namun, hampir semua terdakwa memilih untuk dilantik di Rutan.

Dia berkata: “Ini sering terjadi, tetapi rata-rata, semuanya dilantik di pusat penahanan karena mereka malu dengan kasus ini.”

Maklum, John Anuar yang difabel, yang sebelumnya didampingi jaksa KPK, terpilih sebagai Wakil Bupati.

Dalam persidangan yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Johan Anuar diduga menerima suap Rp 5,7 miliar karena diduga melakukan penggelapan saat membeli kuburan di Kabupaten OKU. Pada 2013, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD setempat.

Sejauh ini proses persidangan masih berlangsung sebagaimana agenda sidang saksi ahli sebelumnya.

2. Pelantikan Johan diizinkan dengan menaati aturan undang-undang

Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Ogan Ulu Komering (Wabup OKU), Wakil Bupati terpilih John Anuar menerima pelantikan sebagai markas distrik di luar Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang. Saat ini, John menjadi terdakwa kasus korupsi.

Humas Kementerian Humas Palembang, Abu Hanifah, Rabu (24/2/2021), menyatakan telah menerima persetujuan Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Johan Anuar pada 26 Februari 2021. Surat dari a mendampingi Griya Agung Palembang pada hari itu, Kuryana Azis menjabat sebagai Wakil Bupati OKU tahun 2012-Bupati. Ia mengatakan: “Majelis hakim memberikan izin. Syaratnya harus didampingi Jaksa BPP.”

Bagi Abu, inaugurasi Johan Anuar memanglah diizinkan bersumber pada ketentuan Hukum. Sebab sedang berkedudukan tersangka, alhasil berkuasa buat dilantik.

Namun, lanjutnya, Majelis Hakim masih perlu berdiskusi, terkait proses pelantikan Johan di luar lapas Pakjo Palembang. Sebab, pengacara Johan Anuar mengajukan permohonan supaya kliennya itu bisa menjajaki gladi resik serta inaugurasi.” Kita akan pelajari lagi persisnya dengan rapat tubuh hakim. Namun dengan metode prinsipnya, diizinkan,” tambahnya.

Abu juga mengatakan, John akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Distrik segera setelah menjadi tergugat. Pasalnya, John harus melalui berbagai tahapan uji coba mulai tanggal 22 Desember 2020.

Sebelumnya, Johan Anuar dituduh melakukan korupsi dengan tuduhan membeli kuburan senilai Rp 5,7 miliar. Tindakan tersebut dilakukan Johan saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU tahun 2012.

Ia ditahan KPK di Rutan Polda Metro Jaya pada 10 Desember 2020, atau sehari setelah pilkada serentak. Hari itu, tersangka menjadi satu-satunya calon wakil ketua bupati, bersama Kuryana Azis. Menjadi mitra.

Setelah KPK mengambil alih kasus tersebut dari Polda Sumsel pada 24 Juli 2020, tersangka ditahan.

Abu menjelaskan bahwa John memang diperbolehkan menjabat secara hukum karena dia masih tergugat dan oleh karena itu dia berhak untuk diangkat. Namun, majelis hakim masih perlu membahas proses pelantikan Johan di luar Rutan Pakjo Palembang.

Sementara itu, kuasa hukum Johan sudah mengajukan permohonan agar kliennya bisa mengikuti gladi bersih dan pelantikan.

Abu berkata: “Kami akan melakukan studi yang tepat lagi di bawah pengawasan juri, tapi pada prinsipnya itu diperbolehkan.”

3. Johan Anuar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah pemakaman

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuding calon wakil bupati (Cawabup) Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar terlibat klausul stratifikasi. Dalam persidangan yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, John diduga disuap 5,7 miliar rupiah karena diduga menggelapkan makam OKU saat berada di Kabupaten OKU. 2013.

“Terdakwa divonis sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Pasal 55. (1) Pasal 1 UU No. Hukum Pidana, “kata Jaksa KPK Rikhi Benindo Maghaz usai persidangan, Selasa (22 Desember 2020).

Rikhi menjelaskan, KPK akan memberikan keterangan kepada 90 saksi dalam persidangan yang akan digelar pada 5 Januari 2021. Para saksi ini akan memberikan informasi tentang kasus tersebut di hadapan pengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Sumsel Johan menduga sejak 2012 pihaknya siap memenuhi kebutuhan TPU dengan menugaskan ke Pemkab OKU. Nazirman dan Hidiman (Hidirman) ( terpidana) membeli tanah dari berbagai pemilik tanah, yang kemudian menjadi nama Hidirman. Kemudian, John menyerahkan 1 miliar rupiah kepada Nazirman sebagai bagian dari penjualan tanah untuk memanipulasi pengalihan hak atas tanah, sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bekas menjadi harga tertinggi.

Untuk mempercepat proses tersebut, Johan menugaskan Wibisono (Kepala Dinas Sosial dan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU) untuk menandatangani proposal permintaan lahan TPU yang akan diserahkan ke APBD pada tahun anggaran 2013. Pada tahun 2013, Johan mengajukan anggaran TPU untuk APBD Kabupaten OKU pada tahun 2013. Tidak ada anggaran sebelumnya. Selain itu, Johan diduga aktif melakukan investigasi langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan seluruh kebutuhan pembelian tanah Hidirman.

Katanya: “Selama proses pembelian tanah TPU seharga 5,7 miliar rupiah, semua orang pakai nama Johan untuk buka rekening atas nama Sidman. Tapi ternyata sebidang tanah itu tanahnya tidak layak pakai. dan tidak bisa dijadikan lahan TPU, “kata.

Untuk mempercepat proses tersebut, Johan menugaskan Wibisono (Kepala Dinas Sosial dan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU) untuk menandatangani proposal permintaan lahan TPU yang akan diserahkan ke APBD pada tahun anggaran 2013. Pada tahun 2013, Johan mengajukan anggaran TPU untuk APBD Kabupaten OKU pada tahun 2013. Tidak ada anggaran sebelumnya. Selain itu, Johan diduga aktif melakukan investigasi langsung ke lokasi TPU dan menyiapkan seluruh kebutuhan pembelian tanah Hidirman. Katanya: “Selama proses pembelian tanah TPU seharga 5,7 miliar rupiah, semua orang pakai nama Johan untuk buka rekening atas nama Sidman. Tapi ternyata sebidang tanah itu tanahnya tidak layak pakai. dan tidak bisa dijadikan lahan TPU, “kata.

Rikhi menegaskan, lokasi yang diidentifikasi sebagai TPU sudah diperiksa langsung oleh ahli pertanahan. Namun, mereka tidak merekomendasikan penggunaan lahan sebagai TPU karena tidak layak. Ia mengatakan: “Hasil teknis pengadaan tanah kontur tidak mungkin. Hasil yang dihitung tidak sesuai dan tidak layak.

”Pada saat yang sama, kuasa hukum Johan Anwar Titis Rahmawati (Titis Rachmawati) mengungkapkan bahwa tuduhan yang dibuat oleh PKK Kuwait masih legal dan tidak ada bukti yang jelas. Titis mengatakan: “Ini masih hipotesis selama persidangan. Kami masih belum mengatakan apa-apa, makanya akan kami berikan saat pemeriksaan saksi.” Titier menjelaskan bahwa kasus tersebut sebenarnya sudah ditutup., Karena tiga lainnya terdakwa telah dihukum dan menjalani hukuman mereka.

Namun, kasus ini kembali diangkat menjelang Johan kembali maju sebagai petahana di Pilkada OKU dan menang melawan kotak kosong. “Masyarakat bisa menillai ada unsur politik atau tidak, kita tidak mau berasumsi,” tegasnya.

 Baca Juga : Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021

4. Aturan secara hukum jika kepala daerah terpilih berstatus tersangka atau terdakwa

Wakil Bupati OKU Johan Anuar ditahan pada 2013 atas dugaan korupsi dalam pembelian sebuah kuburan (TPU) dan akan tetap menjabat. Alasan pelantikan tersebut karena perkara Johan Anuar masih dalam proses persidangan dan belum diputuskan atau diterima. Menurut jadwal, Bupati Sumsel akan dilantik di Gelia Agung Palembang pada 26 Februari.

Pimpinan Komisi Penentuan Biasa Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, berkata walaupun dikala ini John Anuar lagi menempuh sidang atas keadaannya, cara pelantikannya senantiasa hendak dilanjutkan . “Saat ini John Anwar sedang menjalani proses persidangan, meski tidak berpengaruh pada pelantikannya sebagai Wakil Bupati OKU terpilih. Saya kira KPU sudah benar,” ujarnya, Rabu (24/2/2021).

Baginya, kebijaksanaan KPU Sumsel yang hendak senantiasa mewisuda Johan Anuar bersumber pada tetapan kepada sidang yang belum terdapat ketetapan ataupun belum inkrah.

Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Abu Hanifah (Abu Hanifah) mengatakan bahwa selama proses hukum masih berjalan, hak asasi manusia yang tidak bersalah akan tetap ada. Dengan cara ini, jika upacara pelantikan tergugat masih bisa dilakukan. Namun, Abu Hanifah menyatakan, pihaknya akan mengizinkan Johan Anuar mengikuti proses pelantikan jika Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan izin. Dia mengatakan: “Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum menerima surat. Jika ada, tentu kami akan mengundang terdakwa untuk berpartisipasi, tentu saja dengan pengawalan.”

Abu Hanifah mengatakan, walaupun Johan Anuar dilantik selaku Wabup OKU tersaring, tetapi status serta cara sidang hendak lalu dilanjutkan.” Bila sehabis dilantik serta wajib menempuh cara sidang hingga statusnya hendak dinonaktifkan.Serta sehabis inkrah serta divionis bersalah terkini diberhentikan,” ucapnya. Dikenal, Johan Anuar diresmikan selaku tersangka sebab diprediksi ikut serta dalam permasalahan penggelapan logistik tanah tanah penguburan di Kabupaten OKU pada tahun 2013 dahulu dengan keseluruhan kehilangan negeri sebesar Rp 5, 7 miliyar.

Dalam cema diterangkan kalau tersangka rawan dijerat Artikel 2 bagian( 1) Jo Artikel 18 UU Tipikor Jo Artikel 55 bagian( 1) ke 1 KUHP ataupun Artikel 3 Jo Artikel 18 UU Tipikor Jo Artikel 55 bagian( 1) ke 1 KUHP mengenai perbuatan kejahatan penggelapan .Sampai dikala ini sidang kepada tersangka Johan Anuar sedang lalu berjalan di Majelis hukum Negara Klas 1 A Spesial Kota Palembang dengan skedul mencermati penjelasan saksi. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com

Titis Rachmawati menyayangkan penundaan pengumuman pelantikan pada 26 Februari. Akibatnya, Johan Anuar tak bisa menyerahkan surat kepada majelis hakim untuk mengizinkan dirinya mengikuti pelantikan di Griya Agung. Sebagaimana kita ketahui bersama, Wakil Bupati OKU Johan Anuar yang terpilih berpasangan dengan Kuryana Aziz pada tahun 2013 ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan korupsi dalam pembelian kuburan tahun 2013 tersebut. Saat ini Johan Anuar ditahan di Rutan Pakjo Palembang dan sedang menjalani persidangan.

Titis berkata, dikala ini grupnya terkini memperoleh pesan pemberitahuan inaugurasi dari Pemda setempat yang ditandatangani Eksekutif Setiap hari Bupati OKU, Ahmad Tarmizi.

Titis dalam wawancara dengan iNews.id mengatakan: “Baru hari ini kami menerima pemberitahuan. Hari ini kami berencana segera menyurati Ketua Mahkamah Agung, yang menahan terdakwa, Johan Anuar, dan memberinya izin. Ia kemudian menghadiri acara pelantikan. di Griya Agung. “(24/2/2021). Menurut undang-undang, Titis mengatakan, tidak ada alasan hukum kliennya, John Anuar, tidak ikut dalam pelantikan kepala daerah terpilih.

” Informasi di alat pula mengatakan kalau Humas Majelis hukum Negara Palembang tidak keberatan kepada kliennya buat menjajaki inaugurasi esok . Cuma saja teknisnya esok butuh dikenal, apakah dapat menjajaki inaugurasi di Graha Agung ataupun senantiasa di dalam Rutan dengan aturan inaugurasi,” tuturnya . Meskipun baru mendapat surat pemberitahuan dari Pemkab OKU, Titis mengatakan perihal itu tidak dapat dibilang telanjur sebab bisa jadi pihak Pemkab tidak sangat paham metode publikasi pesan itu. “Seandainya surat pemberitahuannya ini kami dapatkan lebih cepat mungkin kemarin bisa kami ajukan ke Majelis Hakim dan bisa mendapat jawaban hari itu juga,” katanya.

Mengenai kemungkinan kliennya dipekerjakan di Rutan, Titis mengatakan itu semua tergantung siapa yang mengizinkan. Jika mereka yang mengizinkan percaya bahwa pelanggan mereka tidak perlu keluar dan cukup internal, maka mereka akan mengikuti aturan ini. Ia mengatakan: “Pelantikan Johan Anuar tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang ia hadapi, sehingga tidak akan mengganggu proses pelantikan.”

Diketahui, pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2020 akan digelar di Griya Agung pada 26 Februari. Dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada, enam yang akan dilantik karena Kabupaten PALI masih berperkara di MK.